Jakarta Selatan, Jakarta — Selasa (6/10), Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencana untuk mengubah nama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo menghadiri acara penyerahan denda serta penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki identitas dan penguatan peran lembaga dalam menghadapi persoalan narkotika. Ia menyebut, penamaan baru diharapkan dapat menggambarkan tugas lembaga secara lebih tepat, terutama dalam mencegah peredaran, menindak pelanggaran, serta menangani dampak penyalahgunaan narkotika.
Prabowo menyatakan akan memperbaiki nama BNN agar menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Rencana itu menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan penataan kelembagaan dalam penanganan ancaman narkotika yang terus berkembang. Perubahan nomenklatur tidak hanya berkaitan dengan istilah, tetapi juga dapat menjadi penanda bagi penguatan koordinasi antarlembaga.
Presiden juga menyoroti ancaman munculnya kampung narkoba sebagai persoalan serius yang memerlukan penanganan menyeluruh. Kawasan semacam itu dinilai dapat menjadi pusat peredaran dan penyalahgunaan apabila tidak segera ditangani melalui pengawasan, penegakan hukum, serta pendekatan sosial. Karena itu, langkah pemerintah perlu melibatkan lembaga terkait dan masyarakat agar pencegahan dapat dilakukan sejak tingkat lingkungan.
Rencana perubahan nama tersebut disampaikan bersamaan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat penertiban dan penyelamatan keuangan negara. Pesan yang dibawa Prabowo menempatkan penanggulangan narkotika sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat. Pemerintah diharapkan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan itu, termasuk memastikan bahwa penyesuaian nama diikuti kejelasan mandat, kewenangan, dan strategi kerja lembaga.
Dalam pidatonya pada agenda yang sama, Prabowo menyoroti keberadaan jaringan narkoba yang masih menjadi ancaman di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa upaya pemberantasan telah dilakukan terhadap puluhan jaringan narkoba. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam menangani peredaran narkotika, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan itu memerlukan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan.
Selain jaringan narkoba, Prabowo juga menyinggung keberadaan kampung narkoba di Indonesia. Menurut klaim yang disampaikan dalam pidatonya, puluhan kampung narkoba telah berhasil diberantas. Ia menyebut fenomena kampung narkoba sebagai persoalan yang memang ada di Indonesia. Penyebutan tersebut menegaskan bahwa ancaman narkotika tidak hanya berkaitan dengan jaringan, tetapi juga dengan lingkungan yang dikenal sebagai kampung narkoba.
Dalam uraian itu, Prabowo mengaitkan pemberantasan jaringan narkoba dengan penanganan kampung narkoba. Keduanya menjadi bagian dari persoalan yang disorot dalam agenda tersebut. Klaim mengenai keberhasilan memberantas puluhan jaringan dan puluhan kampung narkoba menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam pidatonya.
Prabowo menempatkan fenomena kampung narkoba sebagai realitas yang perlu dihadapi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan sorotannya terhadap jaringan narkoba dan langkah pemberantasan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pidatonya menekankan adanya dua persoalan yang saling berkaitan, yaitu keberadaan jaringan narkoba serta munculnya kampung narkoba.
Penjelasan mengenai puluhan jaringan dan puluhan kampung narkoba disampaikan sebagai bagian dari paparan Prabowo pada agenda tersebut. Ia tidak hanya menyoroti ancaman peredaran narkotika melalui jaringan, tetapi juga menyebut kampung narkoba sebagai fenomena yang ada di Indonesia. Fokus itu memperlihatkan bahwa isu narkoba dibahas melalui keberadaan jaringan dan lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas tersebut.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti risiko besar yang dihadapi petugas ketika menjalankan upaya pemberantasan narkoba. Ia menggambarkan bahwa penertiban di lokasi yang berkaitan dengan peredaran narkoba tidak selalu berlangsung aman. Petugas dapat menghadapi perlawanan dan bahkan diserang ketika memasuki kawasan yang hendak ditertibkan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tugas pemberantasan narkoba memiliki tingkat bahaya yang serius.
Menurut Prabowo, ancaman itu bukan sekadar kemungkinan yang bersifat teoritis. Ia menyebut sudah ada beberapa anggota kepolisian yang meninggal ketika menjalankan tugas dalam penanganan persoalan narkoba. Penyebutan tersebut menjadi pengingat bahwa kerja aparat di lapangan memiliki konsekuensi yang berat, terutama ketika berhadapan dengan jaringan atau lingkungan yang melakukan perlawanan terhadap penegakan hukum.
Risiko yang dihadapi petugas juga memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kesiapan, keberanian, dan dukungan yang kuat. Penertiban tidak cukup dipahami sebagai tindakan administratif atau operasi rutin, karena petugas dapat berhadapan langsung dengan ancaman terhadap keselamatan mereka. Karena itu, perlindungan bagi aparat serta penguatan langkah penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan tersebut.
Prabowo memandang kondisi itu sebagai tantangan yang harus dihadapi secara serius, bukan hanya oleh negara, melainkan juga melalui kerja bersama berbagai unsur yang berkepentingan. Ia menyatakan komitmennya untuk bekerja lebih keras dalam menangani ancaman narkoba. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan perlu terus diperkuat, dengan mempertimbangkan keselamatan petugas dan dampak luas yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba.
Perkembangan pada pekan sebelumnya turut menjadi konteks penutup dalam rangkaian informasi mengenai rencana pengubahan nama Badan Narkotika Nasional (BNN). Pada Kamis (1/10), Presiden Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Suyudi merupakan mantan Kepala BNN yang sebelumnya dipercaya memimpin lembaga tersebut. Dalam jabatan barunya, ia menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelantikan Suyudi berlangsung setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkannya sebagai calon tunggal Kapolri. Proses tersebut menjadi bagian dari tahapan resmi sebelum pengangkatan kepala kepolisian yang baru. Nama Suyudi disebut sebagai satu-satunya nama yang diserahkan Presiden Prabowo kepada DPR melalui surat presiden bernomor R57/PRES/09/2026. Surat itu tertanggal 30 September 2026 dan menjadi dasar bagi pembahasan serta pengesahan pencalonannya di parlemen.
Setelah pergantian kepemimpinan di tubuh Polri, Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Perubahan posisi tersebut menandai pergeseran tugas bagi dua pejabat yang sebelumnya memegang jabatan penting di institusi masing-masing. Suyudi kemudian menjalankan tanggung jawab sebagai Kapolri, sedangkan Listyo mengemban peran baru dalam lingkungan Kantor Staf Presiden.
Rangkaian pelantikan dan pergantian jabatan itu disampaikan sebagai bagian dari perkembangan terbaru pada pekan sebelumnya. Informasi tersebut melengkapi pembahasan mengenai perhatian pemerintah terhadap persoalan narkotika, termasuk gagasan untuk mengubah nama BNN dan sorotan terhadap ancaman kampung narkoba. Namun, fakta mengenai pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri dan pelantikan Listyo sebagai KSP ditempatkan sebagai konteks tersendiri. Tidak terdapat kesimpulan baru mengenai hubungan sebab-akibat pergantian jabatan tersebut dan rencana perubahan nama BNN. Kedua hal itu merupakan perkembangan yang dicatat dalam rangkaian peristiwa pada periode yang sama.
