Polri Larang Vape bagi Seluruh Personel, Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika Cair

Kapolri Minta MUI Kaji Fatwa Larangan Total Vape karena Ancaman Narkotika Cair

Jakarta | Polri melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan rokok elektrik atau vape, baik saat berada di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026, yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal penerbitannya. Dengan demikian, larangan ini tidak terbatas pada waktu dinas atau area kantor, tetapi mencakup penggunaan vape oleh personel di luar tugas dan di luar tempat kerja.

Cakupan kebijakan berlaku di seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Markas Besar Polri (Mabes Polri), kepolisian daerah (polda), kepolisian resor (polres), hingga kepolisian sektor (polsek). Artinya, aturan tersebut ditujukan kepada PNPP tanpa dibatasi satuan kerja atau wilayah penugasan. Seluruh personel di berbagai tingkatan organisasi diharapkan memahami ketentuan ini dan mematuhinya, termasuk ketika berada di luar lingkungan kantor.

Surat edaran itu menetapkan larangan penggunaan rokok elektrik sebagai kebijakan yang harus diperhatikan oleh seluruh PNPP. Personel yang melanggar dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jenis maupun proses pemberian sanksi mengikuti aturan yang menjadi dasar penanganan pelanggaran, sehingga tidak tepat untuk mengasumsikan bentuk hukuman tertentu tanpa merujuk pada ketentuan terkait. Pemberlakuan aturan secara menyeluruh juga menegaskan bahwa kepatuhan menjadi tanggung jawab setiap personel.

Kebijakan ini disampaikan dalam konteks upaya mengantisipasi penyalahgunaan narkotika cair melalui perangkat rokok elektrik. Karena itu, larangan dimaksudkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan serta memperkuat pengawasan dan kepatuhan di lingkungan Polri. Dengan ketentuan yang berlaku di semua satuan dan mencakup penggunaan di dalam maupun di luar pekerjaan, PNPP perlu memastikan bahwa perilaku sehari-hari mereka sejalan dengan surat edaran tersebut. Penerapan aturan ini berlaku sejak 30 Oktober 2026, sesuai tanggal diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026.

Kebijakan larangan penggunaan vape bagi seluruh personel Polri dijelaskan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa cara yang digunakan untuk menyalahgunakan maupun mengedarkan narkotika terus berkembang. Perangkat rokok elektrik, yang dikenal sebagai vape, disebut dapat dimanfaatkan dalam modus tersebut. Karena itu, kebijakan ini berkaitan dengan upaya menghadapi potensi penyalahgunaan perangkat yang bentuk dan fungsinya sehari-hari tidak secara langsung menunjukkan adanya narkotika.

Dalam penjelasan Johnny, perangkat vape terdiri atas beberapa komponen, yakni device, cartridge, dan liquid. Device merupakan perangkat utama, sedangkan cartridge menjadi bagian yang menampung cairan untuk digunakan bersama perangkat tersebut. Liquid adalah cairan yang dimasukkan ke dalam cartridge. Komponen-komponen ini membentuk sistem rokok elektrik yang dapat digunakan dengan cairan tertentu. Dalam konteks yang disampaikan Polri, perhatian diarahkan pada kemungkinan bahwa cairan narkotika dicampurkan ke dalam cartridge, sehingga perangkat tersebut berpotensi digunakan sebagai sarana penyalahgunaan atau peredaran.

Risiko yang menjadi perhatian ialah kandungan cairan itu tidak selalu dapat dikenali hanya dengan melihatnya. Cairan yang mengandung narkotika bisa tampak seperti cairan biasa, sehingga perbedaan kandungan tidak selalu terlihat secara kasatmata. Dengan demikian, penampilan liquid saja tidak cukup untuk memastikan bahwa isinya bebas dari zat terlarang. Penjelasan tersebut menegaskan alasan kewaspadaan Polri: modus terus berubah dan perangkat vape memiliki bagian yang memungkinkan cairan dimasukkan ke dalam cartridge. Kebijakan terhadap personel dimaksudkan untuk mengantisipasi risiko yang dikaitkan dengan pemanfaatan perangkat tersebut, tanpa menganggap bahwa setiap vape atau setiap liquid pasti mengandung narkotika.

Temuan penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair menjadi salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan larangan vape bagi seluruh personel Polri. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perangkat vape dapat disalahgunakan untuk membawa atau menggunakan zat terlarang, sehingga penggunaannya di lingkungan kepolisian dipandang perlu dibatasi. Pertimbangan ini berkaitan dengan upaya menjaga kedisiplinan personel sekaligus mengantisipasi risiko penyalahgunaan narkotika.

Salah satu zat yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah etomidate. Zat tersebut telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Penetapan itu memberikan dasar klasifikasi hukum yang relevan ketika etomidate ditemukan dalam penyalahgunaan melalui media vape. Dengan demikian, keberadaan zat tersebut turut memperkuat pertimbangan bahwa vape dapat dimanfaatkan dalam praktik yang berkaitan dengan narkotika.

Namun, temuan penyalahgunaan tersebut tidak berarti bahwa semua cairan vape mengandung narkotika. Cairan vape memiliki beragam jenis, dan informasi mengenai penyalahgunaan sebagai media peredaran zat terlarang perlu dipahami secara tepat, tanpa menggeneralisasi seluruh produk. Fokus kebijakan dalam konteks ini adalah mencegah peluang penyalahgunaan perangkat dan menjaga agar personel tidak terlibat dalam penggunaan maupun peredaran zat yang dilarang.

Larangan bagi personel Polri karena itu dapat dipahami sebagai langkah pencegahan yang mempertimbangkan adanya risiko penyalahgunaan, termasuk kasus yang melibatkan narkotika cair seperti etomidate. Kebijakan tersebut menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan standar perilaku institusi sebagai hal utama. Klasifikasi etomidate sebagai narkotika golongan II menjadi bagian dari konteks hukum yang perlu diperhatikan, sementara penerapan larangan diarahkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan vape di kalangan personel.

Polri menyatakan larangan penggunaan vape bagi seluruh personel sebagai langkah pencegahan yang dimulai dari dalam institusi. Kebijakan ini melengkapi upaya penindakan terhadap tindak pidana narkotika, dengan perhatian pada kemungkinan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk cair melalui perangkat rokok elektronik. Dengan mengatur perilaku personelnya sendiri, Polri berupaya mengurangi celah penyalahgunaan sekaligus memastikan bahwa lingkungan kerja kepolisian tidak menjadi ruang yang bertentangan dengan agenda pemberantasan narkoba. Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan internal sebagai bagian dari tanggung jawab institusi, bukan sekadar aturan tambahan bagi anggota.

Kebijakan ini juga dipandang sebagai wujud komitmen Polri dalam memberantas narkoba. Di samping penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana, institusi perlu membangun lingkungan kerja yang berkomitmen, disiplin, dan profesional. Larangan tersebut diharapkan memperkuat kesadaran personel bahwa standar perilaku berlaku bagi seluruh anggota, termasuk dalam penggunaan produk yang berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi zat terlarang. Konsistensi tugas pemberantasan narkotika dan sikap di lingkungan internal menjadi perhatian penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi. Melalui aturan tersebut, pesan pencegahan disampaikan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada seluruh personel Polri.

Johnny berharap langkah internal Polri dapat menjadi contoh bagi institusi lain dan elemen masyarakat yang lebih luas. Menurut penekanannya, memerangi narkoba memerlukan rangkaian upaya yang saling melengkapi: penegakan hukum, pencegahan, serta perubahan perilaku. Penindakan diperlukan untuk menghadapi tindak pidana, sementara pencegahan membantu menutup peluang penyalahgunaan sebelum menimbulkan dampak lebih jauh. Perubahan perilaku dibutuhkan agar komitmen tersebut tercermin dalam tindakan sehari-hari, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sosial. Harapan agar langkah ini ditiru tidak hanya berkaitan dengan penerapan larangan, tetapi juga dengan kesediaan setiap institusi dan unsur masyarakat membangun sikap yang konsisten terhadap bahaya narkoba. Dengan demikian, kebijakan internal diposisikan sebagai bagian dari upaya bersama, tanpa mengurangi pentingnya penindakan hukum.

Baca juga: Polri Gerebek Lokasi Dugaan Sarang Narkotika di Kampung Boncos dan Kampung Ambon | Harga Beras Naik di Seluruh Kualitas, Termurah Tembus Rp15.550 per Kilogram | Operasi Gabungan Ungkap Dugaan Peredaran Narkotika di Kampung Ambon dan Boncos

1,060 kunjungan