JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp376,8 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut mencakup dukungan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat sekaligus memenuhi kewajiban kompensasi kepada badan usaha yang menyalurkan energi dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Informasi itu disampaikan dalam konferensi pers APBN di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menjelaskan bahwa nilai realisasi itu meningkat cukup tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hingga September 2025, pembayaran subsidi dan kompensasi tercatat sebesar Rp244,6 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp132,2 triliun secara tahunan.
Peningkatan tersebut memperlihatkan semakin besarnya beban fiskal pemerintah untuk menopang kebijakan subsidi dan kompensasi energi. Alokasi ini diperlukan agar perubahan harga energi global, nilai tukar, serta dinamika biaya penyediaan energi tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya mempertahankan stabilitas harga bahan bakar, listrik, dan komoditas energi lainnya, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan kenaikan biaya hidup.
Realisasi hingga akhir September juga menjadi indikator penting bagi pelaksanaan APBN sepanjang 2026. Besarnya pembayaran menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan energi tetap menjadi salah satu komponen utama belanja negara. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan harga minyak, konsumsi energi, serta penyaluran subsidi agar dukungan fiskal dapat diberikan secara tepat sasaran dan tetap sejalan dengan kapasitas anggaran. Pada saat yang sama, kenaikan realisasi tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan subsidi yang efisien untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara.
Sebagian besar anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN hingga September 2026 dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Kedua badan usaha milik negara tersebut menjadi penerima utama pembayaran karena menjalankan penugasan pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran energi kepada masyarakat. Penugasan itu mencakup penyediaan listrik, bahan bakar minyak, serta komoditas energi lain yang harganya perlu dijaga agar tetap terjangkau.
Pembayaran subsidi dan kompensasi memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas tarif energi. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat menahan dampak kenaikan biaya produksi, pengadaan, maupun distribusi agar tidak seluruhnya dibebankan kepada konsumen. Dengan demikian, tarif listrik dan harga energi tertentu dapat dipertahankan sesuai kebijakan pemerintah, sekaligus memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, anggaran tersebut digunakan untuk melunasi tagihan subsidi dan kompensasi kepada PLN serta Pertamina. Tagihan muncul karena kedua perusahaan melaksanakan penugasan untuk menyediakan energi dengan tarif atau harga yang ditetapkan pemerintah. Selisih biaya penyediaan dan penerimaan dari tarif yang berlaku kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan proses verifikasi yang berlaku.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil menjelaskan bahwa pembayaran kepada PLN dan Pertamina dilakukan secara bulanan. Pola pembayaran berkala ini ditujukan untuk menjaga arus kas kedua perusahaan tetap berjalan. Ketersediaan arus kas diperlukan agar PLN dapat terus mengoperasikan sistem kelistrikan dan memenuhi kebutuhan listrik, sementara Pertamina dapat menjaga pengadaan serta distribusi energi secara berkelanjutan. Pembayaran rutin juga membantu mengurangi penumpukan kewajiban pemerintah kepada kedua BUMN tersebut dan mendukung kelancaran pelaksanaan penugasan energi.
Dengan porsi terbesar anggaran diarahkan kepada PLN dan Pertamina, kebijakan pembayaran ini memperlihatkan hubungan langsung belanja subsidi energi, kesinambungan layanan publik, dan stabilitas harga bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya membiayai selisih biaya akibat kebijakan harga, tetapi juga memastikan perusahaan pelaksana penugasan memiliki kemampuan finansial untuk mempertahankan pasokan energi.
Pemerintah menerapkan perubahan mekanisme pembayaran kompensasi energi sejak awal 2026. Berdasarkan penjelasan Suahasil, pencairan kompensasi tidak lagi dilakukan dengan menunggu seluruh proses penyelesaian dan audit tahunan. Pemerintah menyalurkan pembayaran secara rutin setiap bulan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat tugas menyalurkan komoditas bersubsidi.
Skema pencairan bulanan tersebut dirancang untuk memastikan BUMN penyalur memiliki likuiditas yang sehat dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan tetap perlu menyediakan dana untuk mendukung penyaluran komoditas bersubsidi, sementara kompensasi dari pemerintah diberikan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembayaran dilakukan secara lebih teratur sepanjang tahun anggaran, bukan hanya setelah seluruh rangkaian pemeriksaan tahunan selesai.
Suahasil menjelaskan bahwa perubahan ini berkaitan dengan waktu pembayaran kompensasi kepada perusahaan penyalur. Dalam mekanisme sebelumnya, perusahaan dapat harus menunggu proses audit tahunan yang berlangsung cukup lama sebelum menerima pembayaran. Sejak awal 2026, pencairan secara bulanan membuat pembayaran dapat dilakukan tanpa menunggu audit tahunan tersebut selesai. Kebijakan ini menjadi dasar pengaturan baru dalam pembayaran kompensasi energi, dengan tujuan menjaga ketersediaan likuiditas BUMN yang menjalankan penyaluran komoditas bersubsidi.
Tekanan terhadap belanja subsidi energi dalam APBN tidak terlepas dari perkembangan harga minyak mentah dunia. Pemerintah sebelumnya menyusun asumsi makro berdasarkan perkiraan harga yang lebih rendah, tetapi realisasi hingga September 2026 berada di atas proyeksi awal tersebut. Kenaikan harga minyak mentah langsung memengaruhi biaya pengadaan dan penyaluran energi, terutama ketika harga keekonomian bergerak lebih tinggi daripada harga yang dibayar masyarakat melalui skema subsidi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) telah mencapai 91,9 dolar AS per barel. Level ini menjadi salah satu faktor utama yang memperberat kebutuhan anggaran, karena setiap peningkatan harga minyak dapat memperlebar selisih harga pasar dan harga jual yang ditetapkan pemerintah. Selisih tersebut kemudian perlu ditutup melalui kompensasi atau subsidi agar harga energi tetap terjangkau bagi rumah tangga dan kegiatan usaha.
Selain faktor eksternal, kinerja produksi minyak dan gas bumi domestik juga belum sepenuhnya memenuhi target dalam asumsi makro APBN. Lifting minyak tercatat sebesar 573,9 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas mencapai 929,7 ribu barel per hari. Produksi siap jual yang belum mencapai sasaran membuat kapasitas penerimaan dari sektor hulu migas tidak optimal. Pada saat yang sama, kebutuhan energi nasional tetap harus dipenuhi, sehingga pemerintah perlu mengandalkan pasokan tambahan dan menghadapi biaya yang lebih besar.
Kombinasi harga minyak yang tinggi dan lifting domestik yang masih di bawah asumsi tersebut meningkatkan tekanan fiskal. Secara otomatis, kenaikan harga minyak memperbesar kebutuhan subsidi energi, terutama ketika penyesuaian harga kepada konsumen tidak dilakukan secara penuh. Kondisi ini berlangsung meskipun pendapatan negara tumbuh 25,5 persen dan belanja negara meningkat 19 persen. Pertumbuhan penerimaan dan belanja tersebut menunjukkan aktivitas fiskal yang kuat, tetapi belum menghapus tantangan untuk menjaga keseimbangan perlindungan daya beli, kesinambungan pasokan energi, dan kesehatan APBN.
