Kota Tangerang. Dia | Sebuah mobil McLaren dengan tunggakan pajak sebesar Rp137 juta menjadi perhatian setelah Yudariansyah, yang akrab disapa Yuda, mengaku terkejut ketika dirinya ditagih terkait kewajiban tersebut. Besarnya tunggakan dan munculnya penagihan itu mendorong perhatian publik pada riwayat administrasi kendaraan, termasuk kapan McLaren tersebut pertama kali tercatat dan bagaimana perubahan nama dalam dokumen registrasinya. Informasi mengenai perjalanan registrasi itu disampaikan oleh Kasubdit STNK Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Kombes Sumardji. Keterangan tersebut menjelaskan dua tahap pencatatan kendaraan, tetapi tidak dengan sendirinya menerangkan seluruh hubungan pihak-pihak yang pernah tercantum dalam administrasi.
Menurut Sumardji, McLaren itu pertama kali terdaftar pada Januari 2021. Pada saat pendaftaran awal, kendaraan tersebut dicatat atas nama sebuah perusahaan. Catatan awal ini menjadi bagian penting dari urutan administrasi yang disampaikan kepada publik, terutama karena nama yang tercantum kemudian berubah. Penjelasan tersebut menggambarkan status yang tercatat ketika kendaraan masuk ke dalam sistem registrasi pada periode itu. Keterangan ini tidak merinci identitas perusahaan maupun dasar transaksi kendaraan, sehingga informasi yang tersedia terbatas pada waktu pendaftaran dan kategori pihak yang namanya tercantum. Rincian tersebut sebaiknya dipahami sesuai batas keterangan yang diberikan.
Perubahan berikutnya terjadi pada Oktober 2022. Sumardji menyebut kendaraan itu mengalami balik nama dan didaftarkan atas nama perorangan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pejabat tersebut, urutan registrasinya dimulai dari pencatatan atas nama perusahaan pada Januari 2021, lalu beralih ke pencatatan atas nama individu pada Oktober 2022. Balik nama merupakan perubahan dalam data administrasi kendaraan, dan keterangan yang tersedia tidak memuat rincian lain mengenai proses maupun pihak yang mengurusnya. Karena itu, uraian tersebut menunjukkan adanya perubahan pencatatan, tanpa menyediakan dasar untuk menambahkan dugaan mengenai alasan atau keadaan yang melatarbelakanginya.
Riwayat registrasi yang disampaikan Sumardji perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai siapa pemilik sah McLaren tersebut saat ini. Keterangan tentang nama perusahaan pada pendaftaran awal dan nama perorangan setelah balik nama hanya menjelaskan informasi administrasi pada dua waktu yang disebutkan. Keterangan itu juga tidak memastikan siapa yang bertanggung jawab atas tunggakan pajak Rp137 juta ataupun bagaimana penagihan kepada Yuda berkaitan dengan perubahan data kendaraan. Sampai ada penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang atau dokumen pendukung yang relevan, informasi yang dapat dipastikan dari pernyataan tersebut terbatas pada urutan pendaftaran dan perubahan nama yang disampaikan oleh Sumardji.
Dalam proses balik nama kendaraan, pemohon perlu menyiapkan dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan identitas, kepemilikan, dan kondisi fisik kendaraan. Sumardji menyebut persyaratan yang diperlukan meliputi KTP pemohon, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta bukti cek fisik kendaraan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan petugas untuk mencocokkan data pemilik dengan keterangan pada berkas kendaraan dan memastikan bahwa kendaraan yang diperiksa sesuai dengan identitas yang tercatat.
Pemeriksaan cek fisik merupakan bagian penting karena nomor rangka dan nomor mesin pada kendaraan harus dapat diverifikasi. Hasilnya menjadi bukti administrasi dalam pengajuan perubahan nama pemilik. Pemohon juga perlu memastikan dokumen identitas yang diserahkan dapat dibaca dan data yang tercantum konsisten. Apabila ada perbedaan informasi, petugas dapat meminta penjelasan atau dokumen pendukung sesuai prosedur yang berlaku. Karena itu, kelengkapan berkas sebaiknya diperiksa sebelum permohonan diajukan, tanpa menganggap bahwa pemeriksaan awal menggantikan verifikasi resmi oleh petugas.
Untuk kendaraan yang sebelumnya tercatat atas nama badan usaha, persyaratan tambahan berupa surat pelepasan hak dari perusahaan juga harus disertakan. Surat tersebut menunjukkan bahwa perusahaan melepaskan hak kepemilikan kendaraan sehingga proses perubahan data dapat diajukan oleh pemohon berikutnya. Kelengkapan dokumen ini relevan dalam penelusuran riwayat balik nama, khususnya ketika pemilik sebelumnya bukan perseorangan. Namun, persyaratan umum tersebut tidak dengan sendirinya memastikan status berkas pada kendaraan tertentu. Keadaan dokumen dalam kasus yang sedang ditelusuri perlu ditentukan melalui pemeriksaan langsung, bukan diasumsikan dari informasi mengenai kepemilikan terdahulu.
Menurut Sumardji, petugas wajib memproses permohonan balik nama apabila hasil verifikasi menunjukkan seluruh persyaratan telah lengkap. Dengan demikian, penilaian dilakukan berdasarkan dokumen dan pemeriksaan yang tersedia, bukan semata-mata pada latar belakang pemilik kendaraan. Jika persyaratan terpenuhi, proses administrasi dapat dilanjutkan sesuai ketentuan. Prinsip ini memberi kejelasan mengenai tanggung jawab pemohon untuk mengajukan berkas yang diperlukan dan kewajiban petugas untuk menindaklanjuti permohonan yang memenuhi ketentuan. Informasi mengenai daftar persyaratan juga membantu pemohon memahami tahapan yang harus ditempuh sebelum perubahan nama pada dokumen kendaraan diproses secara resmi.
Korlantas Polri berkoordinasi dengan Samsat setempat untuk menelusuri dokumen dan tahapan administrasi yang pernah diajukan dalam proses balik nama McLaren tersebut. Penelusuran ini diperlukan untuk memahami bagaimana berkas kendaraan diproses, siapa yang mengajukan permohonan, serta apakah setiap persyaratan administratif telah dipenuhi sesuai ketentuan. Pemeriksaan juga diarahkan pada pencocokan data yang tercatat di instansi terkait, termasuk informasi identitas dan dokumen pendukung dalam berkas balik nama. Koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai riwayat administrasi kendaraan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Menurut Sumardji, pemeriksaan terhadap dokumen dan proses tersebut masih berlangsung. Karena itu, hasil penelusuran belum dapat dipastikan sebelum petugas menyelesaikan pengecekan terhadap berkas yang tersedia dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Pemeriksaan administrasi dapat membantu menjelaskan kronologi pengurusan, tetapi dugaan mengenai adanya ketidaksesuaian perlu dinilai berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Informasi yang muncul selama pemeriksaan sebaiknya dipahami sebagai bagian dari proses klarifikasi, bukan sebagai bukti bahwa seseorang atau pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Sumardji juga menyampaikan bahwa apabila pihak yang dirugikan menduga terdapat tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen atau pencatutan identitas tanpa izin, dugaan itu perlu diteruskan melalui jalur hukum oleh pihak tersebut. Laporan dapat disampaikan kepada aparat yang berwenang, termasuk unit reserse kriminal atau reskrim, agar dilakukan penyelidikan sesuai mekanisme hukum. Langkah ini memberi ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menyerahkan bukti dan menjelaskan keberatannya secara resmi. Aparat kemudian dapat menilai apakah unsur pidana terpenuhi, sementara proses penelusuran administrasi oleh Korlantas dan Samsat tetap berjalan. Hingga ada hasil pemeriksaan dan proses hukum yang memadai, dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti. Penjelasan resmi dari petugas menjadi penting agar perkembangan perkara disampaikan secara cermat dan tidak menimbulkan kesimpulan prematur di tengah masyarakat. Dengan demikian, pemeriksaan berkas berfungsi mengurai riwayat balik nama, sedangkan penanganan dugaan tindak pidana mengikuti jalur tersendiri dan bergantung pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.Yuda, warga Kampung Sawah Dalam, Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, mengaku terkejut ketika menerima tagihan pajak kendaraan mewah berupa McLaren dengan nilai tunggakan mencapai Rp137 juta. Ia tinggal di sebuah gang di lingkungan kampung tersebut. Besarnya tagihan dan jenis kendaraan yang tercantum membuat Yuda merasa heran, sebab ia menyatakan tidak pernah memiliki mobil itu. Informasi mengenai pengaduan tersebut disampaikan Plt Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, setelah petugas melakukan pengecekan dan mendatangi alamat yang tertera pada data kendaraan.
Menurut Idam, pihak Samsat merasa curiga setelah melihat alamat pemilik McLaren tercatat berada di kawasan kampung. Kecurigaan itu mendorong petugas untuk memastikan secara langsung apakah kendaraan tersebut benar milik orang yang namanya terhubung dengan alamat itu.
