Jakarta | Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan/atau Ujaran Kebencian menuai kritik dari sejumlah pihak. Perhatian publik terutama tertuju pada kewajiban platform digital untuk memutus akses terhadap konten tertentu paling lambat empat jam setelah menerima perintah. Batas waktu yang singkat itu dinilai dapat mendorong penyedia layanan bertindak cepat, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penilaian, prosedur keberatan, dan perlindungan bagi pengguna yang kontennya dibatasi.
Sebagian masyarakat khawatir aturan tersebut berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik di ruang digital. Kekhawatiran itu muncul karena istilah seperti informasi elektronik atau ujaran kebencian dapat memerlukan penafsiran kontekstual, sementara sebuah unggahan mungkin berisi kritik, pelaporan, diskusi, atau kutipan yang tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian. Jika proses penentuan konten tidak transparan dan penerapan batas waktu lebih diutamakan daripada pemeriksaan yang cermat, pengguna dapat merasa enggan mengemukakan pandangan yang sah.
Perdebatan juga menyangkut keseimbangan upaya mencegah dampak berbahaya dan menjaga hak warga untuk berkomunikasi. Perintah pemutusan akses dalam tenggat empat jam memberi platform ruang yang terbatas untuk memeriksa dasar permintaan, konteks unggahan, serta kemungkinan kekeliruan identifikasi. Karena itu, pengawasan atas pelaksanaan aturan dan kejelasan mekanisme koreksi menjadi bagian penting dari pembahasan. Pengguna perlu mengetahui alasan konten dibatasi, sementara penyedia layanan memerlukan panduan yang konsisten untuk menangani perintah. Tanpa prosedur yang mudah dipahami, keputusan dapat dipersepsikan sebagai pembatasan sepihak, bahkan ketika tujuannya adalah menanggulangi konten yang dinilai melanggar ketentuan.
Di sisi lain, kewajiban merespons dalam waktu cepat dapat dipandang sebagai cara mencegah konten berbahaya menyebar lebih luas. Namun, efektivitasnya bergantung pada definisi yang jelas, penilaian yang proporsional, dan tersedianya jalur keberatan yang dapat digunakan secara praktis. Kritik terhadap keputusan ini dengan demikian tidak hanya berpusat pada tenggat empat jam, tetapi juga pada bagaimana kewenangan dijalankan dan hak pengguna dilindungi. Transparansi tentang perintah, konsistensi penerapan, serta pemulihan akses apabila terjadi kesalahan dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap penanganan konten digital.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital, Wijaya Kusumawardhana, menegaskan bahwa kebijakan penanganan konten digital bukan dimaksudkan untuk membungkam masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak memiliki niat membatasi kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat maupun mengutarakan kritik. Penjelasan tersebut menjadi bagian dari respons terhadap kekhawatiran publik mengenai aturan yang meminta penanganan konten dalam waktu empat jam.
Menurut Wijaya, tujuan kebijakan itu adalah melindungi masyarakat dari penyebaran berita bohong dan disinformasi di media sosial. Arus informasi yang bergerak cepat dapat membuat materi menyesatkan tersebar luas sebelum kebenarannya sempat diperiksa. Karena itu, penanganan konten dipandang sebagai upaya mengurangi risiko yang dapat timbul ketika informasi palsu dipercaya atau dibagikan oleh pengguna.
Wijaya juga menyinggung konten palsu yang dibuat dengan kecerdasan buatan. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan materi yang tampak meyakinkan, meskipun isi atau gambaran yang disajikan tidak sesuai kenyataan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat berpotensi kesulitan membedakan konten asli dan hasil manipulasi. Perlindungan dari risiko tersebut, menurut penjelasannya, menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan penanganan konten digital.
Pernyataan Wijaya dikutip dari akun Instagram @lambeturah pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam keterangan yang disampaikan, ia menekankan bahwa arah kebijakan perlu dipahami sebagai perlindungan terhadap masyarakat, bukan sebagai langkah untuk menutup ruang kebebasan berekspresi. Penekanan ini penting karena kewajiban menangani konten dalam tenggat tertentu dapat memunculkan pertanyaan tentang batas moderasi dan pembungkaman.
Dengan demikian, pemerintah menggambarkan aturan tersebut sebagai instrumen untuk menghadapi peredaran informasi bohong, disinformasi, serta materi palsu berbasis kecerdasan buatan. Penjelasan itu tidak menghapus kebutuhan untuk memastikan penerapan aturan berlangsung secara cermat dan tidak menghalangi kritik yang sah. Namun, menurut Wijaya, maksud kebijakan bukanlah membatasi masyarakat, melainkan mengurangi dampak konten menyesatkan yang beredar di ruang digital.
Wijaya menilai platform digital memiliki peran dalam upaya mencegah penyebaran konten yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, ruang digital menjadi jalur bagi beragam informasi untuk menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Karena distribusi konten berlangsung melalui layanan yang disediakan platform, ia berpandangan bahwa penyelenggara layanan tersebut perlu ikut memperhatikan dampak konten yang beredar di dalamnya. Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari pembahasan mengenai penanganan konten digital, bukan sebagai penetapan bahwa satu pihak saja memikul seluruh tanggung jawab.
Wijaya menyebut platform diminta menyusun algoritma yang dapat membantu menjaga ketenangan masyarakat. Algoritma berperan dalam menentukan bagaimana konten ditemukan, direkomendasikan, dan disebarluaskan kepada pengguna. Karena itu, pengaturan sistem tersebut dipandang dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi peluang konten yang memicu perpecahan memperoleh jangkauan lebih luas. Ia menekankan perlunya perhatian terhadap mekanisme penyebaran, terutama ketika suatu unggahan dapat bergerak cepat melintasi jaringan pengguna dan memicu respons yang lebih besar.
Permintaan tersebut, sebagaimana dijelaskan Wijaya, berkaitan dengan kemampuan platform memahami cara layanan mereka memengaruhi arus informasi. Upaya pencegahan dapat mempertimbangkan konteks, pola penyebaran, serta potensi dampak terhadap masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan pengguna untuk mengakses informasi. Dengan demikian, penyusunan algoritma bukan semata persoalan teknis, melainkan juga bagian dari pembahasan tentang tata kelola layanan digital. Wijaya tidak menyatakan bahwa algoritma dapat menghilangkan seluruh risiko atau menjamin tidak ada konten yang menimbulkan ketegangan.
Penjelasan itu menempatkan platform sebagai salah satu pihak yang dapat berkontribusi karena konten tersebar melalui layanan mereka. Pada saat yang sama, pernyataan Wijaya tidak berarti tanggung jawab penanganan sepenuhnya dibebankan kepada platform maupun pemerintah. Fokusnya adalah mendorong langkah yang membantu menjaga ketenangan masyarakat saat informasi bergerak cepat di ruang digital. Cara platform merancang dan mengelola sistem penyebaran konten menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya tersebut, sesuai dengan pandangan yang disampaikan narasumber.
Menurut Wijaya, aturan penanganan konten digital ini dimaksudkan untuk mempertegas tanggung jawab penyelenggara platform dalam menjalankan layanan di Indonesia. Penegasan tersebut dinilai penting karena platform, khususnya perusahaan global, memiliki jangkauan luas dan posisi tawar yang kuat. Dalam keadaan demikian, tanggung jawab atas layanan tidak semestinya hanya dipahami sebagai urusan teknis, melainkan juga mencakup kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan upaya menjaga ruang digital tetap tertib bagi masyarakat.
Pemerintah memilih pendekatan hukum agar kewajiban platform memiliki landasan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Dengan kerangka tersebut, penyelenggara diharapkan menanggapi penanganan konten sesuai aturan yang berlaku, sekaligus memahami konsekuensi ketika layanan yang disediakan di Indonesia tidak memenuhi kewajiban. Pendekatan ini bukan semata-mata ditujukan untuk membatasi kegiatan usaha, tetapi untuk memastikan bahwa platform bertanggung jawab terhadap dampak informasi yang beredar melalui layanannya. Kejelasan aturan juga memberi acuan bagi pemerintah, masyarakat, serta perusahaan dalam memahami proses yang perlu ditempuh.
Wijaya juga berharap platform tetap memiliki ruang untuk mengajukan keberatan atau komplain sesuai regulasi yang berlaku. Mekanisme tersebut penting agar keputusan penanganan konten dapat ditinjau melalui prosedur yang tersedia dan hak para pihak tetap diperhatikan. Dengan adanya jalur penyampaian keberatan, pemerintah berharap masyarakat merasa lebih nyaman dalam menggunakan ruang digital, sementara perusahaan platform juga dapat menjalankan operasinya dengan nyaman di Indonesia. Keseimbangan perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan keberlanjutan layanan menjadi bagian dari tujuan penerapan aturan tersebut.
Cakupan keputusan menteri dijelaskan melalui diktum kesatu.
Baca juga: Tantangan Utama Industri Aset Digital di Indonesia | Inisiatif Transformasi Digital Telkom untuk Meningkatkan Efisiensi
