Kabupaten Cianjur Metty Triantika | Kemandirian pangan di Kabupaten Cianjur dapat diperkuat dengan mengoptimalkan potensi pertanian yang telah dimiliki daerah. Upaya ini menempatkan sumber daya setempat sebagai dasar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus mendorong agar pengelolaan pertanian memberi manfaat lebih luas bagi desa. Potensi tersebut tidak cukup hanya dikenali; diperlukan kerja bersama untuk menghubungkan kemampuan petani, dukungan pemerintah desa, dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, pangan lokal dapat menjadi bagian penting dari strategi membangun ketahanan dan kedaulatan pangan di Cianjur.
Gagasan kolaborasi itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, dalam kegiatan temu tokoh bertema “Membangun Kemandirian Pangan: Strategi Kolaboratif Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Lokal di Kabupaten Cianjur”. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, Firman Edi. Pandangan Metty menekankan bahwa penguatan pangan daerah memerlukan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya satu lembaga atau kelompok. Pemerintah desa dapat bekerja bersama kelompok tani dan masyarakat untuk mengembangkan potensi pertanian setempat sebagai pijakan upaya kemandirian pangan.
Kerja sama tersebut dapat membantu menyelaraskan kebutuhan dan kemampuan di tingkat lokal. Kelompok tani memiliki pengalaman dalam kegiatan pertanian, sementara pemerintah desa dan masyarakat dapat berperan dalam mendukung upaya yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Ketika potensi setempat menjadi perhatian bersama, keputusan dan langkah terkait pangan dapat lebih dekat dengan kebutuhan warga. Hal ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan sumber pangan lokal. Pandangan tersebut disampaikan pada Sabtu (17/10/2026). Pesan utamanya adalah bahwa kemandirian pangan Cianjur dapat dibangun melalui pemanfaatan potensi pertanian secara terarah dan kolaborasi yang melibatkan desa, petani, serta masyarakat. Kerja bersama menjadi landasan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kedaulatan pangan lokal di Kabupaten Cianjur.
Metty menilai kesuburan lahan pertanian di wilayah Cipanas, khususnya Sindangjaya, sebagai modal penting untuk mengembangkan sektor pertanian. Kondisi alam yang mendukung memberi peluang bagi masyarakat untuk mengelola pertanian sebagai salah satu kekuatan wilayah. Potensi tersebut dapat menjadi dasar bagi upaya memperkuat peran desa dan petani dalam mendukung kemandirian pangan Cianjur. Namun, keberadaan lahan subur perlu dipahami sebagai bekal awal, bukan jaminan bahwa hasil pertanian akan otomatis optimal. Potensi alam baru memberikan manfaat lebih besar ketika pengelolaannya dilakukan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai.
Karena itu, perhatian terhadap kapasitas pengelola menjadi bagian penting dalam pengembangan pertanian di Cipanas. Petani dan pihak yang terlibat perlu memiliki pemahaman untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara tepat. Pengetahuan membantu mereka mengambil keputusan dalam proses pengelolaan, sedangkan keterampilan mendukung penerapan keputusan tersebut di lapangan. Dengan bekal ini, kesuburan lahan dapat dikelola secara lebih terarah dan hasilnya berpeluang menjadi lebih optimal. Penguatan kemampuan tersebut juga dapat membantu masyarakat membaca potensi wilayahnya dan mengembangkan kegiatan pertanian secara bertanggung jawab.
Penilaian Metty menunjukkan bahwa pengembangan sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada kondisi alam, tetapi juga pada kesiapan manusia yang mengelolanya. Kesuburan Sindangjaya merupakan aset yang patut dijaga dan dimanfaatkan, sementara peningkatan pengetahuan serta keterampilan menjadi penunjang agar aset itu memberi manfaat yang lebih baik. Kolaborasi desa dan petani dapat membuka ruang untuk saling berbagi pemahaman, memperkuat kapasitas, dan mengarahkan pengelolaan sesuai potensi yang ada. Dengan demikian, modal alam di Cipanas dapat menjadi bagian dari ikhtiar membangun pertanian yang lebih kuat serta mendukung kemandirian pangan Cianjur.
Kelompok tani dapat menjadi ruang kerja sama yang penting bagi para petani di desa. Melalui wadah ini, petani memiliki kesempatan untuk bertukar pengalaman, menyampaikan persoalan yang dihadapi, dan membahas kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Penguatan kelompok bukan sekadar membentuk organisasi, tetapi juga mendorong kerja bersama agar pembahasan dan upaya perbaikan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Salah satu tujuan yang ingin didorong adalah peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen. Untuk mencapainya, anggota kelompok dapat membicarakan praktik budidaya, kebutuhan sarana produksi, pengelolaan lahan, hingga penanganan tantangan yang muncul selama musim tanam. Pertukaran pengetahuan antarpelaku dapat membantu petani mengenali pilihan yang sesuai dengan kondisi setempat. Pembahasan tersebut juga membuka ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin sulit dipenuhi apabila petani bergerak sendiri.
Kelompok tani yang aktif dapat membantu menghimpun aspirasi anggota secara lebih teratur. Kebutuhan petani beragam, mulai dari peningkatan keterampilan hingga akses terhadap informasi dan dukungan yang relevan. Dengan komunikasi yang terbuka, kelompok dapat menyusun persoalan berdasarkan prioritas dan menyampaikannya kepada pihak terkait. Proses ini penting agar dukungan yang diberikan dapat mempertimbangkan keadaan nyata di lapangan, bukan hanya asumsi mengenai kebutuhan petani.
Penguatan kapasitas kelompok perlu berjalan seiring dengan peningkatan keterampilan para anggotanya. Kegiatan belajar, pendampingan, dan berbagi pengalaman dapat mendukung petani dalam mengambil keputusan serta mengelola usaha pertanian. Di saat yang sama, dukungan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa dan pihak lain yang berperan dalam pembangunan pertanian, diharapkan memperkuat upaya tersebut. Kerja sama dapat diarahkan pada kebutuhan yang telah dibahas bersama, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi lokal.
Dengan kelompok yang lebih kuat, keterampilan yang terus dikembangkan, serta dukungan yang sesuai, para petani diharapkan memiliki peluang lebih baik untuk mengoptimalkan hasil pertanian. Upaya ini juga dapat menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat kesejahteraan masyarakat desa. Hasilnya bergantung pada proses, konsistensi kerja sama, dan kecocokan dukungan dengan kebutuhan petani; karena itu, kelompok tani perlu terus menjadi ruang dialog sekaligus kerja bersama.
Dalam pengembangan potensi pangan, pemerintah dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Metty memandang keduanya perlu saling melengkapi, sebab masing-masing memiliki keterbatasan sekaligus sumber daya yang dapat mendukung upaya bersama. Pemerintah memiliki kewenangan, program, serta akses terhadap dukungan kelembagaan, sementara warga memahami kondisi lapangan dan menjalankan kegiatan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan peran ini bukan alasan untuk bekerja terpisah, melainkan dasar untuk membangun koordinasi yang terarah. Dengan komunikasi yang terbuka, kebutuhan warga dapat disampaikan secara lebih jelas dan program pemerintah dapat disesuaikan dengan keadaan setempat.
Koordinasi tersebut penting agar pengembangan pangan tidak hanya berlangsung sebagai kegiatan sesaat, tetapi tumbuh menjadi proses yang sesuai dengan potensi wilayah. Pemerintah dapat membantu menghubungkan petani dengan informasi, sarana, pelatihan, maupun pihak lain yang diperlukan. Masyarakat dan kelompok tani, pada saat yang sama, dapat memberikan masukan mengenai komoditas yang sesuai, kendala produksi, serta peluang pengolahan dan pemasaran. Pertukaran pengetahuan ini membantu setiap pihak memahami prioritas bersama. Perencanaan pun dapat disusun berdasarkan keadaan nyata, bukan semata-mata asumsi dari luar desa. Hasilnya diharapkan lebih mudah diterapkan dan memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh warga.
Di unsur pemerintahan, pemerintah desa memiliki posisi penting karena paling dekat dengan warga. Kedekatan ini membuat perangkat desa berpeluang memahami kebutuhan masyarakat, kondisi petani, serta potensi dan tantangan yang ada di lingkungan mereka. Pemahaman tersebut dapat menjadi landasan untuk menyusun langkah yang relevan, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah di tingkat lebih tinggi, dan mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Karena itu, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penghubung yang mendorong partisipasi dan kerja sama.
Baca juga: Persiapan Kolaborasi Industri Energi Menuju 2027 | Perkuat Ekonomi Desa, PT Agrinas Pangan Nusantara Gelar Training of Trainers KDKMP se-Blitar Raya | Kolaborasi DPP Panser Biru dan Polda Jateng untuk Sepak Bola Aman
