Kota Yogyakarta | Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu dini hari, 11 November 2026. Kunjungan tersebut berlangsung beberapa jam setelah demonstrasi di kawasan Malioboro pada Selasa malam berujung ricuh. Kedatangan kedua pejabat itu menjadi bagian dari peninjauan situasi setelah aksi dan penanganan peserta demonstrasi oleh aparat.
Suyudi tiba di lokasi sekitar pukul 01.23 WIB. Ia datang bersama Dasco serta sejumlah tokoh dari unsur TNI dan Polri. Setibanya di gedung DPRD DIY, Kapolri meninjau keadaan lapangan untuk melihat kondisi terkini setelah kericuhan. Dalam kunjungan itu, ia juga melihat sejumlah peserta aksi yang telah diamankan polisi. Kehadiran rombongan berlangsung pada dini hari, ketika aparat masih menangani situasi pascademonstrasi.
Peninjauan tersebut dilakukan setelah aksi di Malioboro berubah ricuh pada Selasa malam. Rangkaian peristiwa itu membawa perhatian pejabat pusat dan aparat keamanan ke gedung DPRD DIY. Informasi mengenai kedatangan Suyudi dan Dasco menegaskan bahwa kunjungan berlangsung setelah demonstrasi berakhir dan peserta aksi diamankan. Dalam konteks penanganan kericuhan, pemeriksaan langsung di lokasi memungkinkan para pejabat melihat kondisi lapangan serta situasi peserta yang berada dalam pengamanan polisi.
Peristiwa ini terjadi di tengah upaya menangani dampak demonstrasi di kawasan Malioboro. Waktu kedatangan Kapolri, yakni sekitar pukul 01.23 WIB, menunjukkan bahwa peninjauan dilakukan pada dini hari, tidak lama setelah aksi malam sebelumnya. Suyudi hadir bersama unsur TNI-Polri dan Wakil Ketua DPR RI untuk melihat langsung keadaan di lokasi. Peninjauan mencakup kondisi lapangan serta peserta aksi yang telah diamankan. Dengan demikian, kunjungan tersebut berfokus pada situasi pascakericuhan dan kondisi penanganannya di gedung DPRD DIY.
Suyudi menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi demonstrasi di DPRD DIY bertujuan memastikan jajaran kepolisian menangani situasi sesuai prosedur yang berlaku. Pemeriksaan tersebut mencakup langkah-langkah petugas selama mengamankan aksi, termasuk cara mereka berinteraksi dengan peserta dan merespons perkembangan di lapangan. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar penanganan demonstrasi tetap berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepolisian juga perlu memeriksa informasi serta bukti yang berkaitan dengan kericuhan sebelum menyampaikan penilaian lebih lanjut kepada publik. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak hanya melihat keadaan setelah kejadian, tetapi juga menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi selama aksi berlangsung.
Selain meninjau prosedur pengamanan, kepolisian akan mengusut dugaan perusakan dan keberadaan barang-barang berbahaya dalam demonstrasi. Penelusuran itu mencakup pemeriksaan bukti, keterangan saksi, serta informasi lain yang dapat membantu menjelaskan bagaimana kericuhan terjadi. Suyudi menyatakan pihaknya berencana mengungkap siapa saja yang diduga sengaja membawa molotov, senjata tajam, atau barang berbahaya lainnya ke dalam aksi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian akan mencari pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan, bukan sekadar membuat dugaan tanpa pemeriksaan. Barang yang ditemukan maupun laporan mengenai keberadaannya perlu ditelusuri asal-usul dan kaitannya dengan kejadian secara cermat.
Meski penyelidikan sedang berlangsung, belum ada kesimpulan resmi mengenai identitas pelaku ataupun pihak yang diduga membawa barang-barang tersebut. Karena itu, pernyataan tentang upaya mengungkap pihak yang terlibat perlu dipahami sebagai bagian dari proses penyidikan, bukan pengumuman bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Kepolisian masih mengumpulkan dan mencocokkan keterangan serta bukti untuk memastikan kronologi dan peran masing-masing pihak. Hasil pemeriksaan terhadap penanganan aparat juga belum dengan sendirinya menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur. Suyudi belum menyatakan siapa pelaku kerusakan maupun pembawa barang berbahaya, sehingga penetapan tanggung jawab menunggu proses hukum dan penyelidikan yang sedang berjalan.
Perhatian Kapolri terhadap penanganan kericuhan di sekitar DPRD DIY juga mencakup jalannya demonstrasi yang masih berlangsung setelah pukul 18.00 WIB hingga dini hari. Rentang waktu tersebut menjadi bagian penting untuk ditelusuri, karena polisi perlu memahami perkembangan situasi sejak aksi dimulai, perubahan kondisi di lapangan, serta rangkaian peristiwa yang berujung pada kericuhan. Penelusuran itu diharapkan memberi gambaran utuh, bukan hanya berfokus pada kejadian yang terlihat pada satu waktu tertentu.
Suyudi menyampaikan bahwa kepolisian akan mendalami apakah kegiatan tersebut murni merupakan penyampaian pendapat di muka umum. Pemeriksaan juga akan mencermati kemungkinan adanya kesengajaan untuk merusak fasilitas umum ataupun tujuan lain di balik aksi. Dengan demikian, aparat berupaya membedakan kegiatan menyampaikan aspirasi dan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban atau menimbulkan kerusakan. Penilaian tersebut, menurutnya, memerlukan proses pemeriksaan dan pengumpulan keterangan, sehingga kesimpulan tidak diambil secara tergesa-gesa sebelum fakta-fakta terkait diperoleh.
Ketika ditanya mengenai dugaan keterkaitan kericuhan dengan gerakan makar, Suyudi mengatakan bahwa ia belum mengetahui hal tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa dugaan tersebut belum dapat dipastikan pada tahap ini. Polisi masih perlu menguji informasi yang beredar dan mencocokkannya dengan hasil pendalaman di lapangan. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menyimpulkan adanya hubungan tertentu sebelum proses pemeriksaan memberikan kejelasan mengenai motif, pihak yang terlibat, dan rangkaian kejadian.
Suyudi meminta masyarakat dan media untuk bersabar selama proses itu berlangsung. Anggota kepolisian, kata dia, masih bekerja mengurai kejadian dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pendalaman dapat mencakup keterangan saksi, dokumentasi, serta bukti lain yang relevan, sesuai kebutuhan penyelidikan. Informasi yang disampaikan secara bertahap diharapkan membantu publik memahami perkembangan penanganan tanpa mengandalkan kabar yang belum terverifikasi. Kepolisian menyatakan akan menelusuri peristiwa tersebut sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut, termasuk mengenai dugaan perusakan dan tujuan aksi. Sikap menunggu hasil pemeriksaan menjadi penting agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan tidak memperkeruh suasana.
Demonstrasi yang berlangsung di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada Selasa, 10 November 2026, berakhir ricuh. Ketegangan memuncak sekitar pukul 20.00 WIB di depan gedung DPRD DIY. Pada saat itu, polisi berupaya memukul mundur massa dengan mengerahkan mobil water cannon dan menembakkan gas air mata. Upaya tersebut berlangsung di tengah situasi yang semakin tegang di sekitar gedung dewan, ketika petugas dan demonstran berhadapan di lokasi.
Massa kemudian membalas tindakan petugas dengan melempar batu dan menyalakan kembang api ke arah polisi. Bentrokan tersebut menandai meningkatnya kericuhan di depan DPRD DIY pada malam hari. Peristiwa yang semula terpusat di sekitar lokasi demonstrasi itu tidak berhenti di satu titik. Kericuhan dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain di Yogyakarta, sehingga rangkaian kejadian turut melibatkan beberapa ruas jalan dan area publik di luar Malioboro.
Di kawasan yang disebut terdampak oleh perluasan kericuhan adalah Jalan Margo Utomo, termasuk area sekitar Tugu Pal Putih, serta Pasar Kranggan. Peristiwa juga menjalar ke Jalan Jenderal Soedirman dan mencapai Bundaran UGM. Rangkaian lokasi tersebut menunjukkan bahwa kericuhan bergerak dari sekitar gedung DPRD DIY menuju beberapa titik di kota. Dengan demikian, kronologi malam itu mencakup bentrokan di depan gedung dewan, penggunaan water cannon dan gas air mata oleh polisi, balasan massa berupa lemparan batu serta kembang api, lalu meluasnya situasi ke kawasan-kawasan tersebut.
Baca juga: Rangkaian Kabar Nasional: Karhutla, Penanganan Perkara, dan Pergantian Pejabat | Pergantian Dirtipidum Bareskrim dalam Penanganan Kasus Diplomat Kemlu | Langkah ini diambil guna memastikan keamanan, kesehatan fisik, maupun mental para pihak yang terlibat selama proses penanganan berlangsung
622 kunjungan
