**Sukapura, Probolinggo** — Menindaklanjuti pemberitaan di berbagai media online sebelumnya mengenai dugaan kisruh antrean panjang serta manipulasi tiket di loket utama Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tim investigasi gabungan dari beberapa media online melakukan penyelidikan langsung ke lapangan. Investigasi ini dilakukan di beberapa titik antrean yang dipadati oleh kendaraan pelaku usaha yang mengantar wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
Pada hari Sabtu, 2 November 2024, mulai pukul 01.30 hingga 04.30 WIB dini hari, antrean panjang terlihat di loket utama TNBTS, yang menjadi akses menuju lautan pasir Gunung Bromo. Tim investigasi mengamati penerapan sistem tiket baru yang mengharuskan wisatawan menggunakan barcode untuk memasuki kawasan tersebut. Lasman, seorang petugas loket, mengungkapkan bahwa sistem barcode ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang diinisiasi oleh Kepala TNBTS. “Setiap wisatawan harus menunjukkan barcode untuk masuk ke lautan pasir Gunung Bromo,” ujarnya.
Meskipun sistem ini dimaksudkan untuk mempermudah, sejumlah kendala muncul. Tim investigasi menemukan bahwa wisatawan tidak lagi memegang tiket fisik, melainkan hanya barcode yang dipegang oleh sopir pelaku usaha. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait proses identifikasi jika terjadi insiden, seperti kecelakaan, karena nomor seri asuransi tidak tercantum pada penumpang secara individu. “Setiap penumpang hanya tercatat dalam barcode yang dipegang sopir. Ini bisa menimbulkan masalah serius jika ada insiden,” ungkap salah seorang anggota tim investigasi.
### Keluhan dari Pemerintah Desa dan Masyarakat
Sunaryono, Kepala Desa Ngadisari, menyampaikan keluhan mengenai dampak dari antrean panjang yang menghambat aktivitas warga. “Antrean panjang ini mengganggu warga yang ingin pergi ke ladang. Selain itu, sampah yang berserakan di sekitar Seruni Point, terutama di lahan milik warga, menjadi beban bagi pemerintah desa,” tegasnya. Sunaryono juga menekankan bahwa pemerintah desa tidak menerima kontribusi dari pihak TNBTS, meskipun sering terdampak oleh membludaknya wisatawan.
Warga setempat mengharapkan TNBTS untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan mereka, terutama mengingat kontribusi Desa Ngadisari dalam berbagai ritual dan penanganan situasi darurat di kawasan Gunung Bromo. Mereka berharap ada solusi nyata untuk permasalahan kemacetan dan kebersihan.
### Permasalahan Sistem Barcode dan Dugaan Manipulasi Tiket
Budi Santoso, Kepala Resort TNBTS, menjelaskan bahwa setiap rombongan wisatawan hanya diberikan satu barcode yang di-scan di loket masuk. “Memang metode baru ini menimbulkan kendala, dan kami sedang berupaya agar pemesanan tiket dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindari kemacetan,” ujarnya. Namun, tim investigasi mencurigai adanya manipulasi, di mana seorang oknum terlihat keluar-masuk loket dengan membawa beberapa barcode, diduga membantu sopir yang tidak memiliki fasilitas M-Banking untuk memesan tiket.
Budi menyatakan bahwa potensi keuntungan pribadi dari praktik tersebut akan dijadikan bahan evaluasi ke depan. Ia juga mengakui bahwa kurangnya pengecekan terhadap jumlah penumpang di dalam kendaraan pelaku usaha bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. TNBTS berjanji akan mengevaluasi sistem dan mengantisipasi masalah ini.
### Keluhan dari Sopir Pelaku Usaha
Salah seorang sopir pelaku usaha, yang meminta namanya dirahasiakan, mengusulkan agar agen perjalanan memesan tiket lebih awal untuk menghindari antrean. “Sebenarnya, agen travel yang harus lebih memahami jadwal dan jumlah wisatawan, sehingga tidak menumpuk di hari yang sama,” ujarnya. Ia menceritakan pengalaman antrean panjang tanpa penumpang yang membuatnya frustrasi. Ia juga mengkritik kurangnya pelatihan bagi sopir jip, yang berpengaruh pada keselamatan dan pelayanan. “Dulu ada pelatihan sekitar lima tahun yang lalu, tetapi sekarang jarang. Kelayakan kendaraan dan pelatihan sopir sangat penting,” tambahnya.
### Tanggapan dan Harapan dari Warga
Menyikapi kondisi ini, warga Desa Ngadisari berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Probolinggo turun tangan untuk memberikan solusi jangka panjang. Mereka berharap ada prioritas khusus bagi Desa Ngadisari dalam peningkatan pengelolaan kawasan wisata TNBTS. Tim investigasi gabungan media berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan isu ini, mendorong dinas terkait agar lebih memperhatikan serta mengontrol sistem pengelolaan yang diterapkan di TNBTS.
Dengan demikian, diharapkan isu ini segera terpecahkan, dan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini bisa mendapatkan efek jera. Warga berharap agar retribusi dari pengelolaan wisata dapat dinikmati oleh masyarakat melalui anggaran dana desa atau anggaran lainnya. Pihak TNBTS pun menyatakan bahwa masukan dari masyarakat dan media akan dijadikan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan di kawasan wisata Gunung Bromo ke depannya.
**Bersambung…**
*(Tim Investigasi Gabungan Media Online)**