Jakarta | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Badan Geologi, menerbitkan dua atlas yang menyajikan informasi penting terkait kebencanaan geologi di Indonesia. Kedua publikasi tersebut adalah Atlas Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi (KRBG) dan Atlas Peta Tapak Lokal edisi kedua. Kehadiran keduanya menambah bahan rujukan mengenai potensi bahaya gempa serta kondisi tanah di berbagai wilayah. Informasi yang dihimpun dalam atlas diharapkan membantu para pemangku kepentingan memahami karakteristik lokasi secara lebih terstruktur. Cakupan nasionalnya membuat publikasi ini relevan bagi wilayah dengan kondisi geologi dan tingkat kerawanan yang beragam, sekaligus menyediakan dasar informasi yang dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan perencanaan.
Atlas Peta KRBG dan Atlas Peta Tapak Lokal edisi kedua mencakup seluruh Indonesia. Dengan cakupan tersebut, kedua atlas dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan tugas dan menyusun kebijakan sesuai kewenangannya. Dunia usaha juga dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mendukung pemahaman terhadap risiko dan kondisi lokasi. Bagi akademisi, atlas menyediakan rujukan untuk kegiatan kajian dan pengembangan pengetahuan mengenai gempa bumi serta tapak lokal. Sementara itu, masyarakat dapat mengakses informasi yang membantu mengenali aspek kebencanaan geologi di lingkungan yang lebih luas. Pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna serta fungsi informasi yang disajikan.
Peluncuran kedua atlas tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam keterangan resmi pada Jumat, 23 Oktober 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa Badan Geologi menerbitkan publikasi tersebut sebagai sumber informasi yang bisa digunakan lintas kelompok, bukan hanya oleh lembaga pemerintah. Keberadaan atlas dengan cakupan seluruh Indonesia memungkinkan pemangku kepentingan merujuk pada bahan yang sama saat mempertimbangkan kawasan rawan gempa maupun kondisi tapak. Meski kebutuhan masing-masing pengguna berbeda, informasi kebencanaan dan kondisi tanah dapat menjadi salah satu unsur dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kedua atlas menyediakan rujukan nasional untuk mendukung pemahaman terhadap risiko geologi dan karakteristik wilayah di Indonesia.
Atlas KRBG berfungsi menunjukkan tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap bahaya gempa bumi melalui pemetaan yang menggabungkan berbagai informasi kebumian. Peta ini membantu menggambarkan lokasi yang berpotensi mengalami dampak guncangan lebih besar, sehingga risiko tidak dipahami hanya berdasarkan keberadaan sesar atau kedekatan dengan sumber gempa. Dengan menyajikan kondisi secara spasial, atlas menyediakan dasar untuk mengenali perbedaan tingkat bahaya antardaerah dan mendukung pengambilan keputusan yang mempertimbangkan karakter setempat.
Penilaian dalam atlas bertumpu pada sejumlah unsur, termasuk sumber gempa, katalog kejadian gempa, karakteristik geologi, serta kondisi tanah di wilayah yang dipetakan. Informasi sumber gempa dan catatan kejadian terdahulu membantu menjelaskan potensi serta pola aktivitas seismik. Sementara itu, data geologi dan tanah digunakan untuk memahami bagaimana gelombang gempa dapat merambat dan memengaruhi permukaan. Penggabungan unsur-unsur tersebut memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dibandingkan penilaian yang hanya melihat jarak suatu tempat dari sumber gempa.
Guncangan dari gempa yang sama belum tentu terasa dengan kekuatan serupa di setiap wilayah. Jarak terhadap sumber memang berpengaruh, tetapi jenis batuan, susunan lapisan bawah permukaan, dan karakteristik tanah setempat juga dapat memperkuat atau mengubah respons guncangan. Tanah lunak, misalnya, dapat merespons gelombang secara berbeda dari batuan yang lebih keras. Karena itu, dua kawasan yang relatif berdekatan pun dapat menghadapi tingkat guncangan dan potensi dampak yang berlainan. Peta kerawanan membantu memperlihatkan variasi tersebut, tanpa menganggap seluruh wilayah terdampak secara seragam.
Informasi Atlas KRBG dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan tata ruang, pengembangan permukiman, serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menggunakannya untuk mengenali kawasan yang perlu dikaji lebih rinci, menyelaraskan pemanfaatan lahan dengan tingkat bahaya, dan mempertimbangkan ketahanan bangunan maupun jaringan layanan penting. Atlas juga mendukung penyusunan langkah mitigasi, seperti penyiapan rencana kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, dan prioritas pengurangan risiko. Peta ini bukan pengganti kajian teknis rinci di lokasi, tetapi memberikan landasan awal untuk merencanakan pembangunan dan mitigasi secara lebih peka terhadap ancaman gempa.
Atlas Peta Tapak Lokal edisi kedua menyajikan gambaran lebih terperinci mengenai karakteristik tanah yang dapat memengaruhi kuat atau lemahnya guncangan gempa di suatu wilayah. Informasi ini penting karena dua lokasi yang berdekatan sekalipun dapat mengalami tingkat guncangan berbeda ketika kondisi lapisan tanahnya tidak sama. Dengan memahami variasi tersebut, kajian risiko gempa dapat mempertimbangkan keadaan setempat, bukan hanya informasi mengenai sumber dan potensi gempa.
Salah satu parameter utama yang digunakan dalam atlas ini adalah kecepatan gelombang geser rata-rata hingga kedalaman 30 meter, atau Vs30. Nilai Vs30 membantu menggambarkan sifat lapisan tanah dekat permukaan dan digunakan untuk menilai bagaimana tanah dapat merespons gelombang gempa. Perbedaan karakteristik tanah dapat memengaruhi perambatan serta penguatan guncangan, sehingga peta yang memuat informasi ini dapat menjadi dasar yang lebih relevan untuk menelaah dampak gempa pada skala lokal.
Pembaruan penting pada edisi kedua terletak pada peningkatan resolusi spasial. Jika sebelumnya data ditampilkan dalam grid berukuran 300 meter, kini grid dipertajam menjadi 30 meter. Dengan ukuran sel yang lebih kecil, perubahan kondisi tanah di wilayah yang relatif sempit dapat terlihat lebih jelas. Resolusi yang sepuluh kali lebih rapat ini memungkinkan atlas merepresentasikan variasi setempat secara lebih rinci, meski hasil peta tetap perlu dipahami sebagai bahan kajian dan bukan pengganti penyelidikan teknis khusus di setiap lokasi.
Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menjelaskan bahwa pembaruan resolusi tersebut memperkuat kajian bahaya gempa sekaligus mendukung perencanaan pembangunan. Informasi yang lebih terperinci dapat membantu pengguna menilai kondisi tapak sejak tahap perencanaan, termasuk ketika mempertimbangkan kebutuhan kajian lanjutan untuk suatu kawasan. Dengan demikian, data karakteristik tanah dapat melengkapi informasi kebencanaan lain dalam pengambilan keputusan.
Lana berharap atlas ini menjadi referensi bagi pemerintah daerah, akademisi, dan para perencana. Pemanfaatannya diharapkan mendukung pembangunan yang lebih tangguh terhadap gempa, melalui pemahaman yang lebih baik atas kondisi tanah dan potensi guncangan di tingkat lokal. Ketersediaan peta beresolusi lebih tinggi juga membuka peluang bagi berbagai pihak untuk menyusun kajian yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.
Yuliot berharap sistem dan peta yang disusun dalam kedua atlas dapat terintegrasi dan dimanfaatkan bersama oleh kementerian serta lembaga. Dengan akses terhadap informasi yang selaras, para pemangku kepentingan diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat ketika merumuskan kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, dan mengambil keputusan terkait mitigasi risiko gempa maupun kondisi tanah. Pemanfaatan data secara lintas sektor juga dapat membantu menyatukan pemahaman mengenai potensi bahaya geologi, sehingga langkah penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Peta tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan sejak tahap perencanaan, bukan hanya digunakan setelah bencana terjadi. Koordinasi ini penting agar keputusan pemerintah mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kebutuhan keselamatan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Kedua atlas juga diharapkan menjadi referensi awal bagi perencanaan infrastruktur energi. Informasi mengenai potensi bahaya geologi dapat dipertimbangkan sejak tahap pemilihan lokasi dan penyusunan rencana teknis, baik untuk pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, fasilitas minyak dan gas bumi, maupun infrastruktur energi lainnya. Pertimbangan awal ini memungkinkan perencana mengenali area yang memiliki kerentanan tertentu dan menilai kebutuhan kajian lanjutan sebelum proyek dilaksanakan.
Baca juga: Kondisi Kritis Sopir Truk Setelah Insiden Kebakaran: Keluarga Korban Berjuang Tanpa Bantuan | Kondisi Kualitas Udara Jambi: Masalah Serius Akibat Kebakaran Hutan | Kondisi Sungai Cimanceuri: Pencemaran Berkepanjangan di Tangerang
