Jakarta | Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 pada 10 November 2026. Edaran ini menjadi langkah untuk memperketat pengawasan harga pangan di pasar, terutama pada komoditas yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Melalui ketentuan tersebut, pelaku usaha di sepanjang kegiatan perdagangan pangan diminta memperhatikan aturan harga yang berlaku dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan pemerintah.
Pokok pengaturan mencakup kewajiban mematuhi harga pembelian pemerintah (HPP), harga eceran tertinggi (HET), serta harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Ketiga acuan itu memiliki fungsi berbeda dalam tata kelola pangan, tetapi sama-sama menjadi rujukan bagi pengawasan harga. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami aturan yang berlaku untuk setiap komoditas dan jenis transaksi, serta tidak menetapkan harga secara bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Cakupan komoditas yang diatur meliputi beras, minyak goreng, gula konsumsi, telur ayam, daging ayam, jagung, dan pangan pokok lainnya. Penyebutan berbagai komoditas tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada satu jenis bahan pangan. Beras, misalnya, tercakup dalam ketentuan terkait harga SPHP, sementara komoditas lain juga masuk dalam pengaturan sesuai acuan harga yang berlaku. Rincian harga untuk tiap komoditas perlu merujuk pada ketentuan resmi terkait, sehingga tidak tepat menyamakan satu acuan dengan acuan lainnya.
Dengan berlakunya surat edaran ini, pelaku usaha perlu mencermati ketentuan harga yang relevan bagi barang yang diperdagangkan. Masyarakat juga dapat memahami bahwa pengawasan Bapanas mencakup sejumlah pangan strategis, bukan hanya beras. Pelaksanaan aturan tetap perlu merujuk pada isi surat edaran dan ketentuan resmi yang menyertainya. Pendekatan tersebut penting agar penerapan HPP, HET, maupun harga SPHP dilakukan sesuai ruang lingkup masing-masing, sekaligus mendukung pengawasan harga pangan di pasar secara lebih tertib dan konsisten.
Ketentuan harga pangan yang diawasi Bapanas membedakan batas harga berdasarkan jenis komoditas dan wilayah. Untuk beras, harga eceran tertinggi (HET) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu premium, medium, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pembagian zona tersebut mempertimbangkan karakteristik wilayah, sehingga batas harga yang berlaku tidak sama di seluruh Indonesia. Pelaku usaha dan konsumen dapat menggunakan rincian ini sebagai acuan untuk memeriksa kewajaran harga beras di pasar.
Pada kategori beras premium, HET ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram di Zona 1, Rp15.400 per kilogram di Zona 2, dan Rp15.800 per kilogram di Zona 3. Untuk beras medium, batasnya adalah Rp13.500 per kilogram di Zona 1, Rp14.000 per kilogram di Zona 2, serta Rp15.500 per kilogram di Zona 3. Sementara itu, beras SPHP memiliki HET Rp12.500 per kilogram di Zona 1, Rp13.100 per kilogram di Zona 2, dan Rp13.500 per kilogram di Zona 3.
Selain harga jual beras, ketentuan juga mencakup harga pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Angka ini menjadi acuan dalam transaksi gabah petani dan pembeli, serta bagian dari upaya menjaga kepastian harga di tingkat produksi. Pengawasan terhadap pelaksanaannya penting agar ketentuan harga dapat dipahami dan diterapkan oleh pihak terkait.
Untuk gula konsumsi, HET yang dicantumkan sebesar Rp17.500 per kilogram bagi wilayah luar Indonesia Timur dan wilayah 3TP. Adapun batas Rp18.500 per kilogram berlaku untuk wilayah Indonesia Timur dan wilayah 3TP. Pengelompokan wilayah tersebut mengikuti pembagian yang tercantum dalam sumber ketentuan, sehingga pembaca perlu memperhatikan kategori wilayah yang digunakan saat membandingkan harga. Dengan memahami batas harga beras, gabah, dan gula ini, masyarakat dapat mengenali acuan resmi, sedangkan pedagang dapat menyesuaikan penjualan dengan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan harga untuk telur ayam ras, daging ayam ras, dan jagung pipilan kering menggunakan acuan yang berbeda menurut komoditas dan tingkat rantai pasok. Karena itu, angka harga produsen perlu dibedakan dari harga eceran tertinggi (HET). Harga produsen menjadi patokan pada saat komoditas dijual di tingkat produksi, sedangkan HET berlaku sebagai batas harga penjualan kepada konsumen di tingkat eceran.
Untuk telur ayam ras, harga pembelian atau acuan di tingkat produsen (HPP/HAP produsen) ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram. Sementara itu, HET telur ayam ras adalah Rp30.000 per kilogram. Selisih kedua angka tersebut mencerminkan bahwa patokan produsen dan batas harga eceran berlaku pada tahap perdagangan yang berlainan. Dengan demikian, nilai Rp26.500 per kg tidak boleh disamakan dengan batas harga yang dibayarkan konsumen.
Pada komoditas daging ayam ras, HPP/HAP produsen ditetapkan sebesar Rp25.000 per kilogram, sedangkan HET-nya sebesar Rp40.000 per kilogram. Kedua angka ini juga memiliki fungsi berbeda: Rp25.000 per kg merupakan acuan pada tingkat produsen, sementara Rp40.000 per kg menjadi batas harga eceran. Pembedaan tersebut penting agar pelaku usaha dan masyarakat membaca ketentuan sesuai posisi harga yang dimaksud.
Adapun jagung pipilan kering dengan kadar air 15 persen memiliki HET sebesar Rp5.800 per kilogram di tingkat peternak. Ketentuan ini secara khusus menyebut kadar air dan lokasi penerapan, sehingga keduanya perlu diperhatikan saat membandingkan harga. Angka tersebut tidak merujuk pada harga eceran umum untuk konsumen, melainkan batas harga bagi transaksi jagung dengan spesifikasi dan tingkat penjualan yang ditentukan.
Dengan mencermati komoditas, satuan, mutu, serta tingkat perdagangan, pembaca dapat memahami rincian ketentuan secara tepat. Ringkasnya, harga telur dan daging ayam mencantumkan acuan produsen sekaligus HET, sedangkan jagung pipilan kering yang disebutkan memiliki HET khusus di tingkat peternak. Kejelasan pembedaan ini membantu pemantauan harga dan mengurangi risiko salah menafsirkan batas yang berlaku.
Pelaksanaan pengawasan harga pangan dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pihak yang terlibat mencakup Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), gubernur, bupati atau wali kota, serta unsur kepolisian dan TNI, mulai dari kapolda, pangdam, kapolres, hingga dandim. Pembagian peran tersebut memungkinkan pemantauan dilakukan di berbagai wilayah dan tingkat perdagangan, dari daerah hingga lingkungan pasar.
Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan harga pangan, temuan itu diminta untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Laporan tersebut menjadi dasar tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mekanisme ini, pelanggaran tidak hanya dicatat, tetapi juga dapat diproses oleh pihak berwenang berdasarkan ketentuan hukum.
Kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, Amran menyampaikan sejumlah bentuk sanksi yang dapat dikenakan. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis dan denda, serta rekomendasi pencabutan izin. Pelaku usaha juga dapat menghadapi pencabutan izin usaha. Selain itu, pangan pokok yang tidak sesuai dengan regulasi dapat ditarik dari peredaran. Penerapan sanksi disesuaikan dengan pelanggaran dan ketentuan yang menjadi dasar pengawasan.
Surat edaran menyasar berbagai pelaku dalam rantai distribusi dan penjualan pangan. Kelompok tersebut mencakup Perum Bulog dan distributor, serta pengecer yang beroperasi di pasar rakyat. Sasaran lainnya ialah koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan, koperasi pemerintah daerah, dan outlet milik BUMN maupun BUMD. Cakupan yang luas ini menempatkan pengawasan pada beragam jalur penyaluran, baik yang dikelola pemerintah maupun pelaku usaha lainnya.
Aturan tersebut ditujukan untuk memastikan ketentuan harga dijalankan di tingkat perdagangan.
Baca juga: Polrestabes Makassar Perkuat Pengawasan Jalur Masuk Narkoba hingga Pulau Terluar | Rincian pembiayaan anggaran neto per September belum ditemukan redaksi dalam materi yang dipublikasikan
457 kunjungan
