MANADO, SULAWESI UTARA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 kilogram kepada masyarakat di Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Penyaluran tersebut menjadi bentuk dukungan langsung Kemenko Pangan bagi warga setempat, khususnya masyarakat yang membutuhkan tambahan pasokan pangan di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.
Kegiatan di Manado juga menjadi momentum untuk menyampaikan dimulainya program bantuan pangan Presiden bagi periode Oktober hingga Desember 2026. Program ini disiapkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjaga daya beli kelompok penerima manfaat. Bantuan akan disalurkan secara bertahap melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Perlu ditegaskan bahwa beras sebanyak 5 kilogram yang dibagikan kepada warga di Manado pada kesempatan tersebut berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Bantuan itu merupakan dukungan langsung bagi masyarakat setempat dan tidak sama dengan program bantuan pangan Presiden untuk periode Oktober–Desember 2026.
Program bantuan pangan Presiden memiliki cakupan penyaluran yang lebih luas karena ditujukan kepada penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pembagian beras di Manado tidak dapat dipandang sebagai penyaluran utama program nasional tersebut, melainkan kegiatan bantuan tersendiri yang berlangsung bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai program berikutnya.
Pemerintah selanjutnya akan mempersiapkan distribusi bantuan pangan Presiden kepada penerima yang telah ditetapkan. Penyaluran nasional diharapkan berlangsung secara teratur dan menjangkau masyarakat sesuai data penerima manfaat. Kejelasan mengenai sumber bantuan, cakupan wilayah, serta waktu penyaluran diperlukan agar masyarakat dapat membedakan dukungan Kemenko Pangan di Manado dari program bantuan pangan Presiden yang berlaku secara nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan bantuan pangan Presiden untuk periode kedua tahun 2026. Program ini menyasar 33,2 juta penerima manfaat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Kelompok tersebut menjadi prioritas karena mencakup masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga kelompok rentan yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Dalam skema yang disiapkan, setiap penerima akan memperoleh bantuan berupa 10 kilogram beras per bulan. Bantuan itu diberikan untuk tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2026, sehingga total alokasi yang diterima setiap penerima manfaat mencapai 30 kilogram beras. Penyaluran untuk ketiga bulan tersebut akan dirapel sekaligus. Dengan mekanisme ini, penerima diharapkan mendapatkan seluruh alokasi beras periode Oktober–Desember tanpa harus menunggu penyaluran secara terpisah setiap bulan.
Zulkifli menyampaikan bahwa proses penyaluran bantuan pangan tersebut sudah mulai berjalan. Berdasarkan keterangannya pada Jumat, 9 Oktober, penyaluran diharapkan mulai dilakukan sekitar satu sampai dua minggu setelah pernyataan tersebut disampaikan. Pelaksanaan distribusi tetap perlu disiapkan secara bertahap agar data penerima, ketersediaan beras, serta mekanisme pengiriman dapat dikoordinasikan dengan baik di setiap wilayah.
Bantuan pangan periode kedua ini merupakan kelanjutan dari program bantuan pangan periode Juli–September 2026. Penyaluran untuk periode sebelumnya telah selesai dilakukan, sehingga program baru tersebut dirancang untuk menjaga kesinambungan dukungan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. Melalui alokasi beras selama tiga bulan, pemerintah berupaya membantu mempertahankan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap bahan pangan pokok, terutama di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berlangsung hingga akhir tahun.
Evaluasi penyaluran bantuan pangan di Sulawesi Utara per 30 September 2026 menunjukkan bahwa program tersebut telah menjangkau 281.794 penerima bantuan pangan. Untuk memenuhi alokasi bagi seluruh penerima, beras yang disiapkan mencapai 8.453.820 kilogram. Data ini menjadi gambaran mengenai realisasi penyaluran hingga akhir periode evaluasi sekaligus menunjukkan besarnya volume bantuan yang telah diproses.
Seluruh alokasi beras tersebut telah diterima oleh transporter. Setelah berada dalam proses penyaluran, sebanyak 8.300.730 kilogram beras telah sampai kepada penerima bantuan pangan. Jumlah itu setara dengan 98,19 persen dari total alokasi 8.453.820 kilogram. Dengan demikian, sebagian besar beras yang dialokasikan telah diterima oleh keluarga yang menjadi sasaran bantuan.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa realisasi penyaluran di Sulawesi Utara telah berlangsung hampir sepenuhnya berdasarkan alokasi yang ditetapkan. Perbandingan total beras yang telah diterima transporter dan jumlah yang sudah sampai kepada penerima juga memberikan ukuran yang jelas mengenai capaian pelaksanaan bantuan pangan sampai dengan tanggal evaluasi. Data per 30 September ini menjadi dasar untuk melihat perkembangan penyaluran secara terukur.
Zulkifli menyampaikan bahwa periode sebelumnya telah selesai. Setelah tahap tersebut berakhir, pemerintah kini menyiapkan periode bantuan pangan berikutnya agar bantuan dapat segera diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Keterangan itu menempatkan hasil evaluasi di Sulawesi Utara sebagai bagian dari kesinambungan upaya pemerintah dalam memastikan bantuan beras tersedia bagi penerima. Dengan persiapan periode berikutnya, proses bantuan diharapkan tetap berlanjut setelah penyelesaian penyaluran pada periode sebelumnya.
Selain menyiapkan bantuan pangan untuk masyarakat, pemerintah memperkuat langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga keterjangkauan bahan pangan, terutama ketika harga di tingkat pasar mengalami kenaikan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan langsung, tetapi juga memperoleh pilihan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Melalui program SPHP, sebanyak 1 juta ton beras akan disalurkan ke pasar tradisional dengan harga Rp12.500 per kilogram. Penyaluran tersebut diharapkan membantu menahan tekanan harga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap beras yang sesuai dengan daya beli. Pemerintah juga menyiapkan 150 ribu ton jagung untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pakan ternak. Ketersediaan bahan baku ini penting untuk mendukung keberlangsungan produksi pakan dan menjaga stabilitas harga komoditas peternakan.
Selain itu, sekitar 380 ribu ton beras yang telah berusia kurang lebih satu tahun akan diolah menjadi tepung. Pemanfaatan cadangan tersebut ditujukan untuk menjaga pasokan bahan baku bagi industri pangan olahan. Langkah ini memungkinkan stok yang tersedia digunakan secara produktif, sekaligus mengurangi potensi gangguan pasokan bagi pelaku industri yang bergantung pada bahan baku berbasis beras.
Zulkifli menyampaikan bahwa stok beras nasional saat ini berada di atas 4 juta ton. Sementara itu, ketersediaan telur dan ikan dinilai mencukupi, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dipastikan aman hingga tahun depan. Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi berkelanjutan tersebut mencakup pengawasan penyaluran bantuan, pemantauan harga, pengelolaan cadangan, dan penguatan distribusi agar pasokan pangan tetap tersedia dengan harga yang terjangkau di berbagai wilayah.
