SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 15 September 2026, Pada pertengahan bulan September, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan suatu operasi besar di Surabaya untuk menanggulangi peredaran obat tradisional ilegal. Dalam tindakan ini, BPOM berhasil menyita dan memusnahkan sekitar 97 ribu tablet obat yang dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Produk-produk ini, yang bernilai sekitar Rp 540 juta, tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar yang sah, sehingga mengharuskan BPOM untuk mengambil langkah cepat dan tegas.
Operasi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh obat-obatan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya. BPOM selama ini telah mencatat peningkatan yang signifikan dalam peredaran obat tradisional ilegal, yang sering kali dapat ditemukan di pasar-pasar lokal, bahkan di wilayah yang tidak terduga. Berbagai jenis obat ini sering kali dipasarkan dengan klaim yang menarik, namun tidak ada data ilmiah yang mendukung manfaat yang disebutkan.
Pihak BPOM berkomitmen untuk secara aktif melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produk-produk ilegal yang beredar. Langkah ini juga diharapkan dapat memberi pelajaran kepada pedagang dan produsen, bahwa memasarkan obat tanpa izin dapat menimbulkan dampak serius, baik secara hukum maupun terkait kesehatan publik. Dengan dilakukannya intervensi ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada terhadap risiko penggunaan obat tradisional ilegal.
Pada bulan Juli, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan daftar 38 produk obat bahan alam (OBA) yang dinyatakan ilegal. Keputusan ini diambil setelah serangkaian pengawasan ketat yang dilakukan oleh BPOM, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk obat yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Pengawasan ini sangat penting mengingat peredaran obat ilegal dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan konsumen.
Dari daftar tersebut, terdapat tiga produk yang mencolok, yakni Exie, Yubokki, dan Duramax. Ketiga produk ini diketahui mengandung bahan kimia obat (BKO) baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi dalam produk obat di Indonesia. Kehadiran bahan-bahan tersebut dalam produk yang seharusnya berkhasiat alami menjadi alasan utama BPOM untuk menarik izin edar ketiga produk tersebut. Penggunaan BKO dalam obat tradisional bukan hanya melanggar regulasi, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan pengguna, yang mungkin tidak menyadari adanya bahan berbahaya dalam produk yang mereka konsumsi.
BPOM bekerja secara aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya obat ilegal dan pentingnya memilih produk yang telah mendapat izin edar resmi. Selain itu, upaya ini juga mencakup edukasi bagi pelaku usaha agar mematuhi peraturan yang ada dan tidak mengedarkan obat yang telah dinyatakan ilegal. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan pasar obat yang aman, efektif, dan dapat dipercaya bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya daftar ini, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk obat, serta lebih selektif dalam menilai kualitas dan keamanan obat yang mereka gunakan.
Selama rangkaian pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), salah satu temuan yang mencolok adalah senyawa Pyrimidinafil. Senyawa ini berfungsi sebagai penghambat enzim fosfodiesterase-5 (PDE5), yang secara umum digunakan dalam pengobatan disfungsi ereksi. Pyrimidinafil bekerja dengan cara yang mirip dengan sildenafil, obat yang sudah dikenal luas di pasaran, untuk merawat masalah seksual tersebut. Penemuan ini memberikan sinyal peringatan tentang perilaku produsen obat ilegal yang terus beradaptasi dan mencari metode baru untuk memasarkan produk mereka.
Keberadaan Pyrimidinafil dalam obat-obatan tradisional yang tidak resmi ini menunjukkan adanya tanda-tanda evolusi dalam modus operandi para pelanggar hukum. Dengan memanfaatkan senyawa yang memiliki efek yang sama dengan penyembuhan medis yang sah, mereka berupaya untuk menarik perhatian konsumen yang menginginkan solusi cepat tanpa memperhatikan potensi risiko kesehatan yang mengancam. Ini adalah salah satu cara di mana pelanggar mencoba untuk mengelabui pengawasan yang diberikan oleh BPOM, yang berfokus pada pemastian keamanan dan efektivitas produk yang beredar di masyarakat.
Apabila tidak ditangani dengan tegas, keberadaan Pyrimidinafil dalam obat ilegal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat. Penggunaan senyawa tersebut tanpa pengawasan dokter dapat menghadirkan risiko kesehatan serius, seperti peningkatan efek samping dan interaksi berbahaya dengan obat lain. Oleh karenanya, BPOM terus berupaya meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ini, demi melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak terjamin keamanannya. Upaya ini juga merupakan bagian penting dari pendidikan masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat tradisional ilegal yang tidak terdaftar.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa langkah-langkah lanjut perlu diambil untuk memastikan kontrol yang lebih efektif terhadap peredaran obat tradisional di Indonesia. Dalam konteks ini, BPOM berkomitmen untuk memperkuat metode analisis di laboratorium dengan tujuan untuk mendeteksi berbagai senyawa baru yang mungkin belum terdokumentasi sebelumnya. Salah satu strategi yang diusulkan adalah pengembangan teknologi analisis yang lebih canggih, yang dapat membantu mengidentifikasi bahan ilegal yang mungkin digunakan dalam obat tradisional.
BPOM juga merencanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan obat. Ini termasuk memberikan pelatihan bagi petugas pengawas di lapangan agar mereka lebih terampil dalam mengidentifikasi produk-produk yang mencurigakan. Keberadaan petugas yang terlatih akan memfasilitasi proses pemantauan yang lebih komprehensif dan tepat waktu, sehingga potensi risiko kesehatan akibat konsumsi obat tradisional ilegal dapat diminimalisir.
Selain itu, BPOM akan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan di sektor kesehatan, akademisi, serta masyarakat umum. Melalui kampanye kesadaran bagi masyarakat, diharapkan warga dapat lebih mengenali risiko terkait penggunaan obat tradisional yang tidak terdaftar dan berbahaya. BPOM juga akan mengintensifkan sinergi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk membentuk jaringan informasi yang lebih solid dalam menghadapi penyebaran obat tradisional ilegal.
Dalam mengimplementasikan langkah-langkah ini, BPOM berkomitmen untuk transparan dalam penyampaian informasi kepada publik, termasuk laporan mengenai temuan-temuan yang dihasilkan dari pengawasan. Informasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya memilih obat tradisional yang telah teruji dan terdaftar resmi oleh BPOM. Dengan langkah-langkah yang jelas dan strategis ini, diharapkan BPOM dapat mengurangi jumlah obat tradisional ilegal yang beredar di masyarakat dan meningkatkan keselamatan kesehatan publik secara keseluruhan.
