Mandailing Natal, ~ Seruan Bupati Mandailing Natal (Madina) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tampaknya belum dijalankan sepenuhnya oleh kepala desa.
Hasil pantauan di Kecamatan Bukit Malintang menunjukkan sejumlah kantor desa seperti Desa Malintang Jae, Lambou Darul Ihsan, dan Pasar Baru Malintang tidak beroperasi normal.
Saat jam kerja berlangsung, tak tampak aktivitas perangkat desa. Bahkan, tidak ada informasi terkait jam layanan atau alasan ketidakhadiran.
Kondisi ini membuat warga frustrasi. Mereka kesulitan mengurus surat penting seperti keterangan domisili dan surat pengantar bantuan.
“Kami sudah sering bolak balik ke kantor desa, tapi selalu tutup. Tidak ada informasi juga kapan buka,” ujar seorang warga Desa Malintang Jae.
Padahal, Kepala Dinas PMD Pemkab Madina, Irsal Pariadi, sebelumnya menyatakan bahwa pengawasan sudah dilakukan secara berjenjang.
Mulai dari camat, Dinas PMD, hingga Inspektorat telah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah desa.
“Apabila kinerja pemerintah desa kepada masyarakatnya tetap rendah maka kami tegas akan menerapkan punishment sesuai ketentuan yang ada,” ujar Irsal dalam pernyataan resminya.
Namun, realita di lapangan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas evaluasi yang dilakukan. Apakah hanya formalitas belaka?
Sorotan tajam kini mengarah ke Pemkab Madina yang sedang menjalankan program 100 hari kerja. Komitmen pelayanan publik dinilai belum menyentuh lapisan paling bawah.
Masyarakat berharap ada tindakan tegas. Jika tidak, kepercayaan terhadap pemerintah desa dikhawatirkan akan terus merosot.
(Magrifatulloh)